Ketua MPR RI, Sidarto Dhanusubroto, angkat bicara mengenai pemberitaan stasiun televisi swasta Tv One milik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang menuduh PDI-P dan Jokowi adalah komunis bisa dianggap sebagai sebuah serang brutal di tengah proses Pilpres 2014 yang sedang berlansung. Seharusnya, menurut Sidarto, Tv One seharusnya mengedepankan fakta yang tidak memprovokasi, tidak menciderai demokrasi, dan memberikan pendidikan politik yang sehat.
Pemberitaan TV One bahwa Calon Presiden Joko Widodo adalah komunis merupakan sebuah serangan yang sangat brutal. Sebagai media penyiaran yang berkerja untuk kepentingan publik, Tv One bukan hanya tidak mampu menjaga independensinya melainkan sekaligus menciderai jurnalisme yang sehat dan beradab," ucap Sidarto di Jakarta, Kamis (3/7/14).
Menurut Ketua MPR-RI Sidarto, kita semua sudah memahami bahwa komunisme di banyak negara secara substansial telah berubah. Komunisme lebih merupakan bungkus semata, dimana Tiongkok yang negara komunis pun telah bergeser menerapkan sistem pasar bebas dalam kebijakan ekonominya. dan Di Eropa Timur, komunisme tidak dapat tempat dalam sistem politik.
Ketua MPR-RI Sidarto menilai substansi pemberitaan Tv One terkait isu komunis itu juga dipaksakan. Sebab membangun logika seolah-olah pertemuan kader PDI-P dengan pejabat Partai Komunis Tiongkok sebagai bukti partai itu bagian dari komunis, faktanya jika dilihat dicatatan menunjukkan Partai Golkar dan Partai Demokrat juga pernah bertemu Partai Komunis Cina dan informasi soal itu terkesan sengaja disembunyikan. "Dan justru membuat framing berita yang agresif menyerang joko Widodo sebagai komunis," imbasnya.Diapun mendesak agar organisasi profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Wartawan Indonesia, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia untuk secara aktif menindak anggotanya yang nyata-nyata tidak mengindahkan Kode Etik Jurnalistik.
Ketua MPR juga mendesak Komisi Penyiaran Indonesia untuk lebih peduli dan menjalankan fungsinya. "Kita harus membangun demokrasi dengan lembaga penyiaran dan lembaga pers yang beradab," lalu Ketua MPR juga berharap aparat hukum, dalam hal ini pihak Polri, untuk secepatnya menindak pelaku kebohongan yang nota bene menggunakan frekuensi milik publik.
Ketua MPR-RI Sidarto menilai substansi pemberitaan Tv One terkait isu komunis itu juga dipaksakan. Sebab membangun logika seolah-olah pertemuan kader PDI-P dengan pejabat Partai Komunis Tiongkok sebagai bukti partai itu bagian dari komunis, faktanya jika dilihat dicatatan menunjukkan Partai Golkar dan Partai Demokrat juga pernah bertemu Partai Komunis Cina dan informasi soal itu terkesan sengaja disembunyikan. "Dan justru membuat framing berita yang agresif menyerang joko Widodo sebagai komunis," imbasnya.Diapun mendesak agar organisasi profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Wartawan Indonesia, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia untuk secara aktif menindak anggotanya yang nyata-nyata tidak mengindahkan Kode Etik Jurnalistik.
Ketua MPR juga mendesak Komisi Penyiaran Indonesia untuk lebih peduli dan menjalankan fungsinya. "Kita harus membangun demokrasi dengan lembaga penyiaran dan lembaga pers yang beradab," lalu Ketua MPR juga berharap aparat hukum, dalam hal ini pihak Polri, untuk secepatnya menindak pelaku kebohongan yang nota bene menggunakan frekuensi milik publik.
"Saya merasakan keprihatinan yang mendalam terhadap lembaga penyiaran yang dengan sengaja menyediakan diri digunakan untuk menghalalkan segala cara dalam mendukung salah satu Calon Presiden," katanya
0 komentar: