BLOGKITABAY- JAKARTA - Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sangat munafik jika menyebut pemilihan kepala daerah langsung rentan praktik uang, sehingga menyebabkan biaya mahal.
Menurut pria yang karib disapa Ahok tersebut, apabila berpikiran seperti itu, seharusnya diusulkan juga pembuktian harta terbalik para pejabat.
"Makanya tolong yang mengusulkan itu jangan munafik saya bilang. Kita sudah ada ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Mestinya mencantumkan juga dong siapa yang tidak bisa membuktikan hartanya dari mana akan disita, ketika menjadi pejabat," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (8/9/2014).
Ahok mengatakan substansi permasalahan bangsa ini bukanlah kepala daerah dipilih langsung atau tidak oleh rakyat. Melainkan, banyaknya pejabat di pemerintahan yang terjerat kasus korupsi.
"Substansi permasalahan bangsa ini sekarang bukan itu, melainkan adalah banyak pejabat yang korup, buat peraturan dong rubah peraturan sekarang yang menjadi pejabat harus melaporkan harta kekayaanya. UU no 7 2006, pernah ga yang di DPRD ngebahas UU itu, akar permasalah di republik ini adalah korupsi itu, ga usah banyak omong," ujar Ahok.
Ahok mengatakan bila mengusulkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD tanpa menyertai pembuktian terbalik harta kekayaan, tergolong orang pengecut.
Lanjut Ahok, orang tersebut hanya keberatan karena pemilihan langsung merepotkan karena harus menyogok rakyat.
Rescource : Tribun.news.com
Rescource : Tribun.news.com
0 komentar: